Pemerintah Desa Margodadi bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar rapat koordinasi guna membahas solusi atas belum tersalurkannya insentif bagi Ketua RT, anggota Linmas, kader desa, serta guru ngaji. Permasalahan ini muncul sebagai dampak dari diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pengelolaan dan penggunaan keuangan desa.

Rapat yang dilaksanakan di Balai Desa Margodadi tersebut dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat desa, Ketua dan anggota BPD, serta perwakilan unsur terkait. Dalam forum tersebut, dibahas secara mendalam regulasi PMK 81 Tahun 2025 yang menyebabkan adanya penyesuaian dalam penganggaran desa, sehingga berdampak pada keterlambatan penyaluran insentif bagi para penerima.

Kepala Desa Margodadi menyampaikan bahwa pemerintah desa berkomitmen untuk tetap memperjuangkan hak-hak RT, Linmas, kader, dan guru ngaji yang selama ini telah berperan aktif dalam mendukung pelayanan dan pembangunan desa. Namun demikian, seluruh kebijakan dan langkah yang diambil harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, BPD Margodadi menegaskan perannya sebagai mitra pemerintah desa dalam mencari solusi terbaik. BPD mendorong agar pemerintah desa segera melakukan penyesuaian perencanaan dan penganggaran, termasuk mengkaji kemungkinan perubahan APBDes sesuai ketentuan PMK 81 Tahun 2025, agar insentif dapat segera disalurkan secara sah dan tepat.

Hasil rapat menyepakati bahwa pemerintah desa bersama BPD akan melakukan konsultasi dan koordinasi lanjutan dengan pihak kecamatan serta instansi terkait di tingkat kabupaten guna memperoleh kejelasan teknis dan regulasi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian permasalahan serta memberikan kepastian bagi para penerima insentif.

Dengan adanya pembahasan ini, Pemerintah Desa Margodadi dan BPD berharap dapat menemukan solusi yang tepat, transparan, dan akuntabel, sehingga kesejahteraan RT, Linmas, kader, dan guru ngaji tetap terjamin tanpa melanggar ketentuan PMK 81 Tahun 2025.